Akselerasi Percepat Penurunan Stunting dengan Program PASTI Pemkab Kubu Raya dan WVI
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) memulai program PASTI Kabupaten Kubu Raya untuk mengakselerasi percepatan penurunan stunting.
Program PASTI (Partner to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia) adalah program kemitraan dengan BKKBN untuk mengakselerasi percepatan penurunan stunting dan perbaikan status gizi di Indonesia hingga Januari 2027.
Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman mengungkapkan program PASTI melibatkan sejumlah pihak seperti USAID, Tanoto Foundation, AMMAN, BCA, dan Yayasan Bakti Barito.
"Pencegahan dan penurunan stunting memerlukan keterlibatan multipihak dan kolaborasi antara pemerintah dengan dukungan dari NGO/CSO, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat," kata Pj Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman pada Selasa 10 September 2024.
Pj Bupati Sy Kamaruzaman menyambut baik program PASTI yang di Kubu Raya diimplementasikan oleh WVI.
Dirinya berharap upaya yang dilakukan melalui program tersebut dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi terutama di desa yang menjadi wilayah dampingan.
"Upaya penanggulangan stunting dimulai sejak sebelum kehamilan atau masa remaja, kehamilan, dan usia sebelum dua tahun. Sehingga dapat dicegah munculnya anak stunting baru," ujarnya.
Pj Bupati Kubu Raya menerangkan angka prevalensi stunting di Kubu Raya telah turun dari 27,6 persen di tahun 2022 menjadi 24,5 persen di 2023.
"Hal ini merupakan buah dari kerja keras dan kerja kolaboratif semua unsur yang terlibat. Namun masih perlu upaya lebih keras untuk mengejar target nasional 2024 yaitu sebesar 14 persen," sebutnya.
Sementara Perwakilan Wahana Visi Indonesia, Daniel Tamba menjelaskan program PASTI berkontribusi pada penurunan stunting dengan tiga pendekatan utama, yaitu intervensi gizi terpadu berbasis konteks lokal dan komunikasi perubahan perilaku yang menyasar keluarga berisiko stunting.
"Selain itu peningkatan kesadaran terkait stunting bagi remaja dan calon pengantin serta penguatan kelembagaan antarpemangku kepentingan,” pungkasnya. (*)
