Pemda dan WVI Mengalirkan Air Bersih untuk Desa-desa di Kabupaten Ende
Warga Desa Randoria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menggunakan sambungan rumah (SR) yang diberikan Wahana Visi Indonesia, Kamis (21/3).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dan organisasi nirlaba Wahana Visi Indonesia (WVI) berhasil membangun server untuk menghubungkan sistem keuangan 255 desa secara online lewat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Sejak tahun 2022, WVI lewat program Financing Wash for Universal Coverage (FINWASH4UC) dan pemerintah daerah mendorong desa-desa di Ende untuk mengalokasikan anggaran desa untuk air bersih dan sanitasi.
Penggunaan Siskeudes online di Ende sejak tahun lalu bakal membantu transparansi keuangan sekaligus dapat digunakan pemerintah daerah untuk memantau perencanaan alokasi anggaran air bersih dan sanitasi di setiap desa. Siskeudes pertama kali diluncurkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2015.
Project Manager FINWASH4UC Maya Sinlae mengatakan saat ini penganggaran untuk intervensi sensitif stunting, yang salah satunya dilakukan lewat sanitasi dan air minum bersih, masih minim. Tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6%. Padahal, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 turun hingga 14%.
Bahkan, sebelumnya masih ada daerah yang sama sekali tidak memiliki anggaran sanitasi dan air minum bersih di Ende. "Air minum bersih itu adalah standar pelayanan minimum yang harus dituntaskan. Dampaknya tidak hanya berhenti di diare, tetapi dalam jangka panjang bisa menghentikan stunting di sana," ujar Maya kepada Katadata.co.id, Kamis (21/3). Oleh karena itu, penganggaran untuk sanitasi dan air minum juga sangat penting dalam penanganan stunting.
Bahkan, sebelumnya masih ada daerah yang sama sekali tidak memiliki anggaran sanitasi dan air minum bersih di Ende. "Air minum bersih itu adalah standar pelayanan minimum yang harus dituntaskan. Dampaknya tidak hanya berhenti di diare, tetapi dalam jangka panjang bisa menghentikan stunting di sana," ujar Maya kepada Katadata.co.id, Kamis (21/3). Oleh karena itu, penganggaran untuk sanitasi dan air minum juga sangat penting dalam penanganan stunting.
Sebelumnya, mekanisme keuangan desa dinilai tidak efektif karena proses peninjauan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran sanitasi dan air bersih, yang dimasukkan ke sistem masih harus dilakukan secara langsung atau offline di kantor Dinas PMD. Padahal, lokasi kantor Dinas PMD cukup jauh dari desa-desa di Ende.
Saat ini, dari 255 desa di Ende setidaknya 150 desa atau 59%-nya sudah terhubung dalam Sisekudes. Kabupaten Ende bakal menyusul Kabupaten Belu yang menjadi kabupaten pertama di NTT yang seluruh desanya sudah terhubung lewat Siskeudes.
“Kami yakin Sikeudes online ini sangat efisien dan efektif. Pemerintah desa tidak perlu jauh-jauh kesini lagi untuk melaporkan rencana anggaran di desa,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Ende Pieter Thonael, Kamis (21/3).
Dengan masuk ke sistem online, Kabupaten Ende selangkah lebih dekat untuk masuk ke sistem Siskeudes Link yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Dengan Siskeudes Link, transparansi dan penggunaan supaya belanja desa berkualitas lebih tinggi, memotong kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan keuangan," tambah Pieter.
Dinas PMD Ende menargetkan masuk ke Siskeudes Link tahun 2025 jika tahun ini 50% sistem online Siskeudes berjalan di Ende.
Untuk diketahui, pencapaian akses sanitasi layak di Kabupaten Ende baru 40,9% sedangkan akses air minum layak sebesar 75,9%. Di tingkat provinsi, akses sanitasi layak di NTT mencapai 73,7% sedangkan akses terhadap air minum layak mencapai 86,7%. Berdasarkan pagu anggaran dalam RKPD Kabupaten Ende tahun 2022, dari total pagu Rp1,76 triliun, hanya 3% atau Rp57,5 miliar digunakan untuk program air minum dan sanitasi.
Kepala Bappeda Kabupaten Ende Andreas Worho mengatakan pemda banyak bergantung pada pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum dan sanitasi. Sedangkan di tingkat desa, anggaran air minum dan sanitasi bergantung pada alokasi Dana Desa.
Andreas mengatakan WVI banyak membantu pemda yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dalam melakukan workshop perencanaan anggaran dan Siskeudes, program-program sanitasi dan air bersih, dan juga untuk desa-desa memiliki payung hukum membentuk perdes terkait kewenangan desa.
"Sebelumnya kita memang tidak terlalu kuat untuk sektor air minum dan sanitasi. Sekarang sudah sekitar 90% capaian akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kalau sebelum intervensi WVI, katakanlah sekitar 2015 atau 2016, baru sekitar 60%," kata Kepala Bappeda Kabupaten Ende Andreas Worho, Rabu (20/3).
Kewenangan Desa untuk Anggaran Sanitasi dan Air Bersih
Selain Siskeudes, WVI juga mendorong terbitnya Peraturan Bupati Ende Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Perbup ini kemudian mendorong munculnya peraturan desa di tiap desa Ende.
Sebelumnya, pengalokasian anggaran Dana Desa cenderung mengikuti arahan dari pemerintah pusat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan tiap desa. Penerbitan perdes di Ende ini nantinya bakal memberi desa kewenangan untuk mengalokasikan anggarannya sesuai kebutuhan spesifik tiap desa, salah satunya dalam pengelolaan air minum dan sanitasi.
Di Desa Randoria dan Desa Saga Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, misalnya. Kedua desa ini telah merasakan kemudahan dalam menggunakan Siskeudes. Keberadaan perbup dan perdes memudahkan pemerintah desa mengalokasikan anggarannya untuk kebutuhan program sanitasi dan air minum.
Tahun 2023, Desa Randoria menganggarkan Rp162 juta dari anggaran Dana Desa dan bantuan lainnya untuk membangun jaringan air minum di desa. Sebagai informasi, Desa Randoria tidak memiliki sumber mata air. Saat ini dari empat dusun yang ada, baru dua dusun di Desa Randoria yang sudah memiliki sambungan rumah (SR), sedangkan dua dusun sisanya belum memiliki SR. Albertina (41), warga Desa Randoria, mengatakan desanya kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk mandi dan minum. Setelah ada SR, masyarakat desa bisa mendapatkan air bersih dari keran SR.
"Kalau tidak, kami harus ambil air 0pakai selang panjang dari bak tampung. Kalau air macet, kami ambil pakai jerigen. Kadang tiga sampai empat hari tidak dapat air," kata Albertina kepada Katadata.co.id, Kamis (21/3).
Pada tahun 2022 dan 2023, Desa Saga mengalokasikan Rp176 juta anggaran Dana Desa untuk pemasangan 237 SR di tiga dusun sehingga setiap rumah memiliki kran air masing-masing. Pemasangan kran ini juga berdampak pada perekonomian dan ketahanan pangan Desa Saga.
Kepala Desa Saga Hendrikus Lele menyebut, dulu hanya ada tujuh sampai delapan keluarga yang berkebun holtikultura. Sejak dipasangnya SR, sekitar 60% keluarga di Saga sudah dapat berkebun karena adanya akses air yang lebih mudah. “Berbicara tentang air berbicara juga tentang kesehatan dan stunting. Bagaimana mau sehat kalau tidak ada air?” kata Hendrikus Lele.
*Artikel ini adalah bagian pertama dari reportase langsung Katadata di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur bersama Wahana Visi Indonesia. Pada tanggal 22 Maret juga diperingati sebagai Hari Air Sedunia.
