Mengapa Gerakan Masyarakat Perlu Lebih Diperhatikan dalam Melawan Sampah di Indonesia

Perjuangan melawan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang terjadi di banyak kota di Indonesia, sangat berat. Teknologi canggih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang biasanya mahal dipandang sebagai solusi utama, sementara perubahan perilaku masyarakat kerap terpinggirkan, padahal potensinya sangat besar untuk dampak jangka panjang.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa 52% dari timbulan sampah kita adalah sampah organik. Hal ini tipikal di negara berkembang, dimana pemilahan sampah dan pengelolaan sampah organik di rumah tangga belum menjadi budaya. Proporsi sampah organik ini membuat sampah kita sangat basah dan sulit untuk dipakai sebagai bahan bakar untuk teknologi PLTSa.

Bila pergi ke negara-negara maju, setiap rumah tangga mengompos sisa makanan, memilah sampah dengan disiplin, dan menggunakan alternatif yang dapat digunakan kembali. Tapi sepertinya ini adalah mimpi utopis untuk Indonesia bila program pengelolaan sampah kita tetap seperti saat ini. 

Padahal perubahan perilaku masyarakat, yang sering diabaikan dan kurang mendapat dana ini potensial menjadi solusi jangka panjang untuk masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Memberdayakan masyarakat dengan pendidikan, sumber daya, dan insentif dapat secara signifikan mengurangi sampah pada sumbernya, yang merupakan dasar dari pengelolaan sampah berkelanjutan. 

Pertanyaannya adalah seberapa penting perubahan perilaku masyarakat? Mengapa solusi pengelolaan sampah tidak boleh hanya bertitik berat pada teknologi di TPA? Jawabannya adalah karena: 

1. Efekivitas. Dibandingkan dengan teknologi canggih yang menyedot biaya besar, program masyarakat seringkali beroperasi dengan dana terbatas tapi dapat memaksimalkan dampak dengan sumber daya minimal. Bayangkan saja misalnya pengelolaan sampah di Jakarta. Ibu kota kita ini menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah per hari, yang artinya membutuhkan lebih dari 1.500 unit truk sampah untuk mengangkut timbulan itu ke TPA Bantar Gebang. Menurut data yang dikumpulkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di SIPSN, 45% dari sampah itu berasal dari rumah tangga. Pengurangan sampah dari sumber terbesarnya tentu akan mengurangi beban anggaran pengelolaan sampah secara signifikan.

2. Keberlanjutan jangka panjang. Mendorong kebiasaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di masyarakat berarti memastikan perubahan yang langgeng dan berkelanjutan, tidak seperti perbaikan teknologi yang sifatnya sementara. Bila kita bergantung pada teknologi di TPA saja, maka kita akan terus menambah biaya pengelolaan sampah, karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi akan menambah timbulan sampah secara signifikan.

3. Inklusivitas dan relevansi. Solusi berbasis transformasi perilaku masyarakat dapat disesuaikan dengan beragam konteks budaya, memastikan inklusivitas dan relevansi.

Di Jakarta, Wahana Visi Indonesia mengimplementasikan program Phinla yang fokus pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku di masyarakat terutama dalam hal pemilahan sampah. Dalam program ini, WVI dan Divers Clean Action (DCA) sebagai mitra juga mengembangkan 10 Bank Sampah yang ditujukan bukan sekedar sebagai titik pengumpulan sampah daur ulang, tapi juga menjadi pusat edukasi untuk perubahan perilaku masyarakat. Pengurus Bank Sampah didampingi sehingga berhasil menjadi edukator dan promotor pemilahan sampah di lingkungan sekitarnya. 

Dengan dukungan perubahan perilaku masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilahan sampah rumah tangga dapat membentuk sinergi yang baik dengan penerapapan teknologi tepat guna di TPA. Pendekatan yang seimbang sangat penting. Inilah mengapa pemerintah Indonesia perlu menggeser fokusnya ke arah: 

• Analisis kebutuhan daerah, artinya memprioritaskan program masyarakat di daerah dengan infrastruktur terbatas, dimana kebiasaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dapat secara signifikan mengurangi beban TPA. 

• Pendekatan bertahap, artinya memulai dengan keterlibatan masyarakat dan inisiatif pengurangan sampah untuk mengurangi aliran sampah. Ketika dampaknya terlihat, barulah berinvestasi dalam teknologi canggih untuk pengelolaan efisien dari sisa sampah. 

• Pengambilan keputusan berdasarkan data, artinya mengevaluasi secara berkala efektivitas kedua pendekatan, mengalokasikan sumber daya berdasarkan data dan dampak nyata. 

Bergantung pada teknologi di TPA saja tidak bisa memenangkan perang melawan sampah. Sudah saatnya melengkapi pendekatan ini dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengurangi timbulan sampah pada sumbernya. Mari kita mengubah keadaan krisis sampah dengan pemberdayaan masyarakat.

Penulis: Franz Sinaga (Senior Advocacy Manager untuk proyek PHINLA) 

Penyunting: Mariana Kurniawati (Communication Executive)