Wujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemkab Timor Tengah Selatan Awali Gerakan dari Desa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan wilayahnya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui kerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI).
Dalam upaya tersebut, Pemkab Timor Tengah Selatan tidak hanya fokus pada area perkotaan, tetapi juga menggerakkan inisiatif ini mulai dari tingkat desa dan kelurahan.
Salah satu contohnya adalah Desa Sopo di Kecamatan Amanuban Tengah, yang dijadikan sebagai desa percontohan dalam upaya mewujudkan desa layak anak.
"Pemkab Timor Tengah Selatan mengapresiasi WVI bersama timnya yang telah memfasilitasi Desa Sopo menjadi desa percontohan Desa Layak Anak," ucap perwakilan Pemkab TTS sebagaimana diberitakan kupang.tribunnews.com, Jumat (31/4/2024).
Desa Sopo diharapkan dapat menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah untuk mendorong serta memfasilitasi desa atau kelurahan lain di Kabupaten TTS dalam menerapkan prinsip dan standar desa layak anak.
Meski begitu, setelah deklarasi, tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melakukan langkah-langkah konkret.
Untuk diketahui, kerja sama Pemkab TTS dan WVI ditandai dengan Deklarasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Menuju Kabupaten Layak Anak. Kegiatan ini melibatkan banyak komponen yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) dan telah berlangsung di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, Jumat (31/4/2024).
Pemenuhan indikator KLA
Pemkab Timor Tengah Selatan mengakui bahwa salah satu tantangan berat dalam mewujudkan KLA adalah memenuhi 24 indikator yang ditetapkan.
“Saat nanti seluruh indikator terpenuhi, wilayah ini bukan lagi Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju KLA, tetapi akan menjadi KLA,” kata perwakilan Pemkab TTS.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemkab TTS mengajak seluruh perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait 24 indikator KLA agar bekerja secara optimal.
Koordinasi antara instansi terkait pun harus berjalan baik, termasuk dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam mengarahkan Gugus Tugas KLA yang sudah dibentuk.
"Untuk meraih sebuah kesuksesan kita harus bekerja sama. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi KLA," tulis perwakilan Pemkab TTS.
Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
Pemkab Timor Tengah Selatan menegaskan, anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi perhatian semua pihak.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak.
Salah satunya adalah Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
UU tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.
Dalam hal ini, Pemkab Timor Tengah Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.
"Pemerintah TTS berkomitmen melakukan yang terbaik untuk anak-anak di Timor Tengah Selatan melalui Deklarasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Menuju Kabupaten Layak Anak," kata perwakilan Pemkab TTS.
Pemkab Timor Tengah Selatan juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah berbeda dengan janji, karena komitmen memiliki bobot keterpenuhan yang lebih tinggi.
Komitmen merupakan keterikatan hati dan pikiran terhadap suatu masalah, sedangkan janji adalah angan yang akan diwujudkan di masa depan. Untuk mewujudkan janji, dibutuhkan komitmen.
“Urusan anak membutuhkan komitmen, hati, dan kepedulian. Hal ini harus menjadi pijakan utama dalam perilaku dan tindakan kami dalam menjaga, merawat, serta memenuhi hak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan,” jelasnya.
Bersama wujudkan KLA
Area Program Manager WVI Timora, Berwaddin Ibrani Simbolon mengataka, WVI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemkab Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan KLA.
"Pembentukan satgas merupakan langkah awal untuk selanjutnya menuju ke tahapan-tahapan berikutnya dan melengkapi capaian seluruh indikator KLA," ujarnya.
Timora berharap, semua komponen yang terlibat dalam satgas tersebut dapat bekerja sama untuk menjadikan Timor Tengah Selatan sebagai KLA. Zonal Manager WVI Nusa Tenggara Timur (NTT), Portunatas B Tamba menambahkan, WVI memiliki visi yang sejalan dengan indikator KLA.
"WVI memiliki satu kalimat penting yang kami pegang. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya dan tekad kami untuk mewujudkannya," ucapnya.
Lebih lanjut, Portunatas mengatakan, makna hidup utuh hampir sama dengan indikator KLA. "Pada prinsipnya, KLA memastikan masa depan dan masa kini seorang anak. Hal ini yang perlu menjadi poin bagi pemerintah dalam mendukung KLA," ucapnya.
